Papua Barat vs Pilpres RI

Pemilihan Presiden (PILPRES) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu 08 Juli 2009. Pukul 09.00 WIB, baru saja diselenggarakan tanpa ada pesangon dari Panitia PEMILU. 2 Juta lebih penduduk Indonesia datang berbondong-duyung mengeluarkan hak pilihnya pada setiap titik-titik Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal ini menandakan adanya semacan gumpalan doa dan harapan akan datangnya suatu pertolongan dari Tuhan, pada hakekatnya adalah perubahan bagi kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia yang hidup di bawah cengkraman kuku garuda. Pemilu adalah mencari legitimasi rakyat oleh kaum kapital nasionalis dengan menghalalkan segala cara, yang seyogyanya di praktekan dengan cara menguras hati rakyat dengan memberikan hak suaranya bagi sang Presiden yang di jagokan masing-masing.

Dalam suasana domokrasi bangsa Indonesia yang baru saja di laksanakan tersebut di anggap sebagai hari demokrasi bersejarah bangsa Indonesia, dengan sejuta harapan rakyat Indonesia yang mayoritas masih melarat semoga bisa dapat menikmati setetes rezeki dari presiden terpilih yang tidak lain adalah "Perubahan Mendasar Bagi Kesejahteraan Sosial" bagi seluruh rakyat Indonesia. perayaan yang dimeriahkan dengan segudang pertanyaan yang di bawa pulang rakyat setelah hari pencontrengan cukup memberikan bukti bagi para capres-cawapres dalam tindakan nyata di lapangan, jika tak terbukti maka somasi rakyat akan mengetuk setiap jengkal kepala botak para capres-cawapres terpilih. (Pilpres indo 2009)

Lantas lingkarnasi kondisi diatas sangat kontras dengan suatu wilayah pulau yang terletak di wilayah Asia-Pasifik yang sering di juluki orang "Pulau Cenderawasih" sejak rezim Orde Lama (Soekarno Cs) berkuasa, Soekarno CS telah mengklaim sebagai wilayah kekuasaan nenek moyangnya (sultan tidore) dan kini menjadi kenyataan sebagai hasil rampasan yang di tempuh melalui jalur Invansi Militer Indoensia (IMI) 1 Mei 1962. Telah memberikan warna yang berbeda dalam Pilpres-RI, wilayah penduduk setempat yang di sebut sebagi bangsa Papua Barat menganggap PILPRES bukanlah solusi bagi kesejahteraan sosial di Papua Barat, Pilpres dianggap sesuatu jawaban antara memilih Surga atau Neraka. kondisi ini di perkuat dengan langkah-langkah strategis sebagai bentuk penolakan penjajahaan bangsa asing. (sejarah PB 69)

Tindakan tersebut langsung diambil alih oleh Tentara Pembebasan Nasional - Papua Barat (TPN-PB) yang di dukung penuh oleh seluruh rakyat Papua Barat, dengan amanat penuh dan mandat langsung dari seluruh rakyat Papua Barat maka TPN-PB berhasil membakar dan mengamankan beberapa logistik TPS-TPS yang di distribusikan, Selain pengamanan dan penyerangan TPS pada Rabu, TPN-PB juga berhasil membakar bus-bus PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua Barat. Serta pengibaran sang Bintang Kejora di beberapa titik pusat sebagai bentuk protes dan perlawanan rakyat selama 47 Tahun di bawah tekanan penindasan dan ketidak adilan yang di rasahakan. (kompas, 08 Juli 2009).

Sebelum insiden tersebut, rakyat Papua Barat dengan secara hormat dan bermatabat telah mengusulkan berjuta-juta kali kepeda pemerintah Indonesia baik sejak rezim Orde Baru berkuasa maupun Rezim reformasi berkuasa saat ini, agar pemerintah Indonesia segera mengakhiri penderitaan rakyat Papua Barat dengan mengaudit seluruh pelanggaran kejahatan atas kemanusiaan dan perampasan hak atas sumber daya alam dengan suatu mekanisme sebagai jalan perdamaian “Referendum” , tetapi pemerintah Indonesia selalu mengklaim persolan Papua Barat telah final di PEPERA 1969 yang penuh dengan rekayasa politik berkat kejahatan terselubung, terror, intimidasi, pembunuhan kilat, pemerkosaan yang syarat sebagai embargo demokrasi dengan suportifitas kolaborator Bangsa-bangsa imperialis (AS, Belanda dan PBB).

Maka kini sangat gawat kondisi di Papua Barat, rakyat selalu di perhadapi dengan Militer (TNI-POLRI), pemerintah mengklaim kekerasan sebagai jalan pintas penyelesaian masalah di Papua Barat, bangsa Papua tidak lagi dianggap sebagai suatu suku bangsa yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, selayaknya kekejaman kolonial yang serahka di zaman penjajahan belanda sebelum Indoenesia Merdeka. Lantas kepedulian terhadap kemanusiaan di Papua Barat kapan bisa terwujut, adakah sikap dan niat baik pemerintah NKRI terhadap nasib penderitaan bangsa Papua Barat ? memang menggelepar acap kali dalam ingatan, semoga ludes! (wendanak.,cort)