Referendum Ulang Mutlak!

Oleh: Victor Kogoya

Prakarsa Koteka (3)

Imprialis Amerika Serikat (AS) Otak Pelaku Serangkaian Aksi Teror Referendum di Papua Barat 1969.
Bukan barang baru lagi untuk di bicarakan atau di wacanakan, bagaimana sepak terjang keterlibatan Imprialis AS dalam sejarah serangkain aksi teror dan intimidasi menjelang proses Referendum di Papua Barat 1969. Patut untuk dapat di akui oleh pemerintah neo kolonialis rezim NKRI (SBY-Boediono) atas kerja keras sebuah kelompok kajian di Washington DC. Yang telah menyimpulkan bahwa Pemerintahaan Imprialis AS dan Indonesia terlibat kuat dalam proses Referendum di Papua Barat 1969. Aksi Referendum di gelar untuk menentukan sikap rakyat Papua Barat untuk tetap memilih Merdeka dan Berdaulat penuh atau bergabung dengan neo kolonialis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesimpulan kelompok kajian itu merujuk pada dokumen rahasia yang telah di terbitkan Lembaga Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Dalam arsisp itu tergambar dengan jelas bahwa para pejabat dalam Pemerintahan Presiden Richard Millhous Nixon telah melakukan aksi intervensi terselubung, teror dan kecurangan dalam pelaksanaan proses Referendum 48 Tahun silam di Papua Barat. Catatan rahasia itu juga telah menunjukan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger yang kemudian menjabat sebagai Penasehat Keamanan Nasional telah menyarankan kepada Presiden Richard M. Nixon untuk menyatakan pemerintahaannya memahami alasan Milisi Merah-Putih dan Militer Indonesia untuk melakukan invansi dan menduduki wilayah Papua Barat 1963. Namun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyangkal, Pemerintah George Walker Bush tidak terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut.
Direktur Arsip Keamanan Nasional, Thomas S. Blanton juga menyatakan, bahan-bahan itu sudah di terbitkan pada Tahun 1996 – 2009, Blanton juga menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bahan tentang sepak terjang kebiadapan Milisi Merah-Putih dan Militer Indonesia sejak lebih dari satu dekade di Papua Barat, Dokumen-dokumen diplomatik yang di terbitkan menandai ulang Tahun ke 48 Referendum Papua Barat seperti dikutip Washingtong Post edisi Minggu. Di jelaskan selanjutnya, bahwa dokumen rahasia tersebut akan terus di kaji ulang dan di ajukan sepenuhnya ke Pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk di manfahatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proses Referendum Ulang di Papua Barat.
Skenario konspiratif terselubung yang diperankan imprialis Amerika Serikat menggurita di seantero pelosok tanah air Papua Barat, mulai dari strategi lunak sampai kepada pertumpahan darah. Indonesia sebagai boneka dijadikan mesin robot pembasmi yang bekerja siang dan malam untuk memenangkan pertarungan memaluhkan, sikap kooptasi cukup menggiring peledakan demokrasi yang berpihak kepada segilintir kepentingan kaum Separatis Asing di Papua Barat. Data statistik yang menunjukan perolehan suara dalam jejak penentuan nasib sendiri bangsa Papua Barat dalam proses Referendum 1969 mutlak menuntut Merdeka lepas dari cengkraman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perjuangan bangsa Papua Barat selama 48 Tahun berjalan hanya menuntut pelaksanaan ulang proses Referendum yang adil, jujur dan demokratis, tuntutan referendum ulang merupakan bagian dari pada serangkaian aksi-aksi kerja diplomatik dan merupakan sikap politik rakyat Papua Barat yang lunak kepada dunia internasional dan rezim NKRI (SBY-Boediono) sebagai ajang kompromi politik untuk menolak perang dan kekerasan di Papua Barat. Serangkain dari aksi-aksi tuntutan referendum terhadap penguasa merupakan bagian dari pada opsi penawaran dalam menjawab proses penghapusan penjajahan dan korban pelanggaran HAM di Papua Barat menuju kemandirian politik yang demokratis dan berdaulat penuh seacara kolektif. (26/02/2010).

Read More - Referendum Ulang Mutlak!

Referendum Ulang Mutlak!

(Oleh: Victor Kogoya)

Prakarsa Koteka (2)

Tekad dan Komitmen Rakyat Papua

“Suara-suara sumbang henyala kao biarkan kami” itulah topik nyanyian kidung agung yang di suarahkan anak-anak hilang di telan jalan, sambil tegak mabuk di persimpangan jalan teriak Salam Pembebasan. keyakinan dan cita-cita rakyat Papua Barat untuk sebuah pembangunan idiologi pembebasan telah lama di kobarkan, sejak kemerdekaan bangsa Papua Barat di kumandangkan tepatnya di jantung kota ibu kota Negara Papua Barat (Port Numbay) pada hari, Rabu 01 Desember 1961, Port Numbay. Hingga kini pekikan perjuangan masih terus dikumandangkan oleh generasi penerus turun temurun untuk tetap menyatakan sikap dalam bentuk apapun sebagai sikap penolakan dan penghapusan terhadap hegemoni penjajahan kolonialisme NKRI dan Imperialisme AS dan Antek-anteknya di Papua Barat.

Kini telah mencapai 48 Tahun berjalannya kekuasan kolonialisme NKRI dan Imperialisme AS beserta antek-anteknya masih menggiliming mendominasi kekuatan penguasaan dan perlawanan di Papua Barat terutama aktifitas militerisme yang berafiliasi dalam ragam bentuk dan wujud. Hiruk pikuk dan tetesan air mata ibu yang telah lama mempertahankan sebuah gagasan tanpa celah kini semakin menimbulkan banyak polemik dan celah yang menjerat leher orang-orang tak berdosa ke liang kubur. Perjalanan 48 Tahun perjuangan bangsa Papua Barat dalam mengusir para Separatis Asing (SA) dari tanah suci perbudakan masih terus di perjuangkan secara gigih sebagai pemberontakan pembebasan tanpa kompromi dengan cara-cara illegal di bawah Komando Pusat Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (KP-TPN/OPM).

Dedikasi rakyat Papua Barat dan para pejuang pemberontak pembebasan secara Ilegal hanya menghendaki penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat (Self Determination) melalui mekanisme demokratis Non kompromi, hal ini adalah mutlak dan memang adalah mutlak untuk di dukung oleh semua elemen pergerakan perjuangan tanpa terkecuali, landasan dari pada tuntutan sebuah Referendum Mutlak tidak hanya belajar dari pengalaman sejarah bangsa/Negara lain yang telah sukses dalam menyelenggrakan proses tersebut, tetapi Referendum telah melahirkan tatanan system pemerintahan selanjutnya menjadi mandiri berdaulat penuh berdiri di atas kaki sendiri berjalan secara transparan dan demokratis di kemudian hari. Referendum menginnginkan perubahan sebesar-besar dan seluas-luasnya bagi semua kemauan dan kehendak rakyat secara universal sebagai kekuasaan tunggal.

Rezim militeristik NKRI (SBY-Budieono) memiliki seribu alasan kewaspadaan terhadap persoalan rakyat Papua Barat, 15 pebruari 2010 SBY mendukung niat baik mantan wappresnya juragan koorporasi Muhammad Yusuf Kalla dalam menyusun proposal perdamaian bagi rakyat Papua Barat yang sepenuhnya akan di limpahkan kepada Imprialis AS (Barack H. Obama) 20 Maret nanti, pernyataan dalam bentuk proposal perdamaian yang telah di buat Si Juragan tersebut tentu telah di aminkan SBY-Budieono dalam mengamankan kepentingan invenstasi modal APBN NKRI dan Imprialis di Papua Barat. Hal ini telah terindikasi jelas sebagaimana sepakterjang berbagai kepentingan kelompok dalam memanfahatkan konfllik Papua Barat sebagai ajang pertarungan infestasi multinasional di Papua Barat.

Kondisi ini tentu akan menyakiti hati seluruh komponen rakyat Papua Barat, apalagi self determination tidak bisa sepenuhnya di jalankankan sesuai kode etik Referendum, (23/02/2010).

Read More - Referendum Ulang Mutlak!

Referendum Ulang Mutlak!

(Oleh: Victor Kogoya)
Prakarsa Koteka (1)

Hakekat Konspirasi Komunikasi Politik Terselubung.

Komunikasi politik terselubung sepanjang sejarah telah melahirkan bencana korban bagi pemilik hak atas wilyah teritorial dan lintas geografis, insiden ini telah memberikan pengalaman sejarah pahit hampir di setiap belahan Negara manapun yang terlbat dalam persengketahan yang berkaitan erat dengan hak-hak Politik maupun Ekonomi , Sosial, dan Budaya (EKOSOB) pada wilyah tertentu. Latar belakang komunikasi politik terselubung tersebut lahir sebagai sikap egoilistik dan invailistik manusia yang cenderung mempunyai keinginan nafsu yang kuat sebagai dalang karateristik ekspansi Penguasaan dan Eksploitasi (Penjajahan). Dua karekter dalam tanda kutip “Penguasaan dan Eksploitasi adalah alasan utama guna menghancurkan tatanan masyarakat pada wilyah tertentu. Paradigma ini juga telah di perankan Ir. Soekarno melalui retorika politiknya yang di perankan untuk menggerakan pasukan Milisi hitam sebagai pasukan Tentara Militer Indonesia untuk menginvansi Papua Barat 1963. Sejak pendudukan Tentara Militer berhasil dilakukan di seluruh wilayah Papua Barat, taktik komunikasi politik terselubung semakin legal dalam prakteknya melampaui batas – batas nilai kemanusiaan.

Papua Barat telah lama menjadi wilayah lahan konflik, konflik berkepanjangan antar rezim NKRI dan Nedehrland yang terkait kuat dengan kepentingan atas hak Penguasaan dan Eksploitasi, konfrontasi ini terjadi sebelum penetapan status hak politik rakyat Papua Barat untuk secara mandiri dan berdaulat mengatur wilayah adminitrasi kenegaraanya sebagai pemilik hak tunggal. Lantas sampai sekarang konflikpun telah semakin membludak dan mengakar, yang secara terus menerus masih melahirkan dendam yang tidak akan pernah mudah terhapus dari memori bangsa Papua Barat atas sejarah pembantaian massal yang telah melahirkan pembungkaman atas hak-hak politik sebagai hak warga Negara Papua Barat. Hal ini adalah catatan sejarah hitam utama dan terutama yang telah menjadi akar kesadaran politik rakyat Papua Barat yang secara terus menerus di tuangkan dalam dedikasi perjuangan menuju cita-cita pembebasan nasional dan kemerdekaan sejati yaitu Papua Merdeka yang aman, adil dan sejahtera.

Trilogi Papua Merdeka: Aman, Adil dan Sejahtera adalah tujuan akhir dari konsep perjuangan menghapuskan sepak terjang rezim kolonialisme Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya di Papua Barat. Pencernaan idiologi perjuangan telah terpatri walaupun belum sempurna untuk dapat di jelaskan secara mendetail namun tuntutan dan praktek di lapangan telah menjadi issu sentral bersama yang sistematis dan terorganisir. Hal ini patut di akui oleh semua pihak dan elemen terutama pemerintahan rezim NKRI (SBY-Budieono) dalam merespon solusi penyelesaian konflik di Papua Barat. Mencari formulasi sebagai alternative perdamaian adalah melibatkan seluruh komponen rakyat Papua Barat tanpa menunjukan perwakilan dari masing-masing kelompok komunitas dalam pengusungan bakal calon perdamaian secara demokratis, benar, tepat, konfrehensip dan bermartabat. Esensi dari pada keterlibatan seluruh komponen rakyat Papua Barat dalam mencar formulasi perdamaian konflik adalah dengan menggelar pertemuan terbuka secara universal berladaskan nilai-nilai hukum social – politik humanis, kebebasan berpartisipasi warga Negara Papua Barat untuk menyatakan hak politiknya melalui mekanisme pemilihan langsung umum dan bebas. (18/02/2010).

Read More - Referendum Ulang Mutlak!