Cari Blog Ini

Kamis, 22 Oktober 2009

Kabinet Tanpa Putra Daerah, Mahasiswa Ambon Tuntut Referendum

AMBON, KOMPAS.com — Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak mengumumkan secara resmi perubahan susunan kabinet untuk mengakomodasi putra-putri Maluku, mahasiswa Ambon akan mengumumkan secara resmi tuntutan untuk referendum.

Mahasiswa menilai, SBY dan Boediono tidak menghargai rakyat Maluku karena dalam kabinet Indonesia Bersatu II yang diumumkan Rabu (21/10) malam, tidak terdapat menteri yang berasal dari Maluku.

Dalam protesnya, Kamis pagi tadi, ratusan mahasiswa di Ambon memblokir jalan menuju Bandara Pattimura, Ambon, Maluku. Jalan praktis tidak bisa dilalui sejak pukul 04.30 WIT. Para mahasiswa memberi batas waktu kepada Presiden untuk mengubah susunan kabinet hingga pukul 08.00 WIT. www.kompas.com

Sent from Indosat BlackBerry powered by
Read More - Kabinet Tanpa Putra Daerah, Mahasiswa Ambon Tuntut Referendum

Rabu, 21 Oktober 2009

Korban Penembakan Dievakuasi ke Jayapura

JAYAPURA--MI: Jenazah Thamrin, korban penembakan kelompok orang tak dikenal (OTK) di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (20/10) siang, akan dievakuasi ke Jayapura, Rabu (21/10) pagi.

Waka Polres Puncak Jaya Kompol Marcelis Rabu membenarkan bahwa korban akan dievakuasi menggunakan pesawat Susi Air. Setibanya di Jayapura, korban dijadwalkan langsung dikirim ke Pati, Jawa Tengah, untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Kasus penembakan yang dilakukan OTK itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIT, saat para pekerja sedang membangun jembatan Kalome yang menghubungkan Mulia-ilu. Selain menewaskan satu pekerja PT Karya Agung, para penyerang juga mencederai seorang gembala, Etiles. Kelompok OTK yang diperkirakan berjumlah 15 orang juga membakar sebuah kendaraan jenis Ford.

Jembatan Kolome dapat ditempuh sekitar dua jam dari Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. (Ant/OL-02)

Sent from my BlackBerry® powered by

Read More - Korban Penembakan Dievakuasi ke Jayapura

Polda Papua Bantah Korban Penembakan Tewas

TIMIKA--MI: Kapolda Papua Irjen FX Bagus Ekodanto membantah keras pemberitaan sejumlah televisi nasional yang menyatakan seorang korban penembakan di areal pertambangan PT Freeport Indonesia, Selasa (20/10), meninggal dunia.

"Tidak ada korban tewas dalam kejadian kemarin di areal Freeport," kata Ekodanto kepada wartawan di Timika, Rabu (21/10).

Ia mengatakan, dua korban penembakan di areal Freeport hanya mengalami luka-luka. Kedua korban itu atas nama Kristian Karangan mengalami luka robek pada siku kanan dan pinggul kanan karena terkena tembakan peluru tajam. Korban lainnya atas nama Rudi Palinding mengalami luka pada lengan kanan dan paha.

Kristian saat ini dirawat di RS SOS Tembagapura, sedangkan Rudi dirawat di Klinik Kuala Kencana. Kondisi kedua korban berangsur-angsur mulai membaik. "Kami mohon dukungan rekan-rekan media massa untuk memberitakan sesuai fakta agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," pinta Ekodanto.

Sebelum memberikan keterangan kepada wartawan, Kapolda Papua menggelar rapat dengan jajaran pimpinan TNI dan Polri di Mimika bertempat di Hotel Serayu Timika guna membahas situasi yang sedang berkembang. Setelah itu Kapolda Papua dan rombongan meninjau lokasi penembakan bis karyawan Freeport di Mile 42 ruas jalan Timika-Tembagapura.

Pada Selasa sekitar pukul 09.45 WIT, iring-iringan bus yang mengangkut karyawan Freeport diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di sekitar Mile 42 saat sedang melintas dari terminal Gorong-gorong Timika menuju Tembagapura. Empat dari tujuh bus yang sedang melintas diberondong tembakan dari sisi kiri dan kanan jalan. Pelaku penembakan yang belum diketahui identitasnya hingga kini masih dalam pengejaran oleh aparat kepolisian. (Ant/OL-02)
Read More - Polda Papua Bantah Korban Penembakan Tewas

KAPOLDA: ANGGOTA TNI TERTEMBAK OTK DI TIMIKA

Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto mengakui, seorang anggota TNI tertembak oleh kelompok orang tak (OTK) dikenal di sekitar mile 37 Kali Kopi, Timika, Rabu.

"Memang ada insiden tersebut dan dari laporan saat, korban terkena tembakan di bagian paha dan saat ini masih dirawat di RS Mitra Masyarakat, Timika," ujar Kapolda Papua ketika ditanya ANTARA di Jayapura, Kamis.

Dikatakannya, dari laporan yang diperoleh, terungkap bahwa insiden itu terjadi saat korban bersama rombongan kembali dari Kali Kopi seusai berpatroli.

Ketika ditanya tentang meningkatnya penyerangan yang dilakukan OTK, Kapolda Papua menduga itu dilakukan kelompok OTK guna menunjukkan keberadaan mereka apalagi saat ini menjelang 1 Desember. www.sinarharapan.com

Walaupun terjadi peningkatan penyerangan yang dilakukan OTK, belum berencana menambah pasukan yang ada karena saat ini dirasa cukup, apalagi dalam melaksanakan operasi Polri didukung TNI.

"Kami terus melakukan patroli gabungan, dan menambah pos-pos di sepanjang ruas jalan Timika-Tembagapura terutama kawasan yang dianggap rawan namun karena medan yang cukup sulit menyebabkan OTK masih dapat melakukan penyerangan," ungkap Kapolda Bagus Ekodanto.

Kasus penembakan di kawasan PT Freeport terjadi sejak 11 Juli itu telah menewasakan empat orang, dua di antaranya karyawan PT Freeport dan dua anggota Polri, serta mencederai puluhan orang baik anggota Polri, TNI maupun karyawan PT.Freeport.

Kendaraan Freeport sendiri dibatasi hanya boleh melintas di siang hari mulai pukul 06.00 WIT hingga 18.00 WIT, itupun harus berkonvoi dan dikawal aparat.(ant)
Read More - KAPOLDA: ANGGOTA TNI TERTEMBAK OTK DI TIMIKA

Enembe Minta Semua Pasukan Ditarik dari Puncak Jaya

JAYAPURA-Munculnya kembali kasus penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua yang diduga dilakukan oleh kelompok TPN/OPM dan mengakibatkan seorang warga sipil bernama Thamrin (45) meninggal dunia, rupanya membuat gerah orang nomor satu di Kabupaten Puncak Jaya.


Terkait hal ini, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.IP menegaskan, semua pasukan keamanan yang selama ini bertugas di Kabupaten Puncak Jaya supaya ditarik dan meninggalkan daerah Puncak Jaya, sebab pihaknya menilai bahwa pihak keamanan baik TNI maupun Polri sudah tidak memberikan jaminan keamanan kepada rakyat dan pemerintah.


Pihaknya selaku pemerintah sangat menyayangkan peristiwa tersebut, karena yang menjadi korban adalah seorang pekerja yang tidak mengetahui apa-apa, bahkan hanya mencari nafkah kemudian berniat membantu proses pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya. "Ya, pada dasarnya saya sangat menyesalkan adanya peristiwa ini, sebab yang menjadi korban adalah seorang pekerja yang tidak tahu apa-apa, tapi kemudian ditembak oleh orang tidak dikenal. Ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi jaminan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, sehingga semua pasukan keamanan yang berada di Kabupaten Puncak Jaya supaya ditarik dan meninggalkan Puncak Jaya,"tegasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, tadi malam.


Enembe mengungkapkan, dalam kasus ini sebaiknya tidak perlu langsung menuduh pelaku penembakan itu dari kelompok TPN/OPM yang selama ini ada di Puncak Jaya, sebab belum ada keterangan resmi dari pihak keamanan terutama dari kepolisian. "Setelah dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) mungkin kita baru bisa mengetahuinya," ujarnya.


Pihaknya menilai ada orang atau oknum tertentu yang ingin mengganggu stabilitas dan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya sehingga setiap pemerintah ingin melakukan pembangunan maka selalu ada hambatan yang luar biasa. "Jadi kira-kira kita mau pergi kemana meminta jaminan keamanan untuk membangun daerah Puncak Jaya dan itu menjadi pertanyaan besar tentang legalitas dan wewenang pengamanan daerah Puncak Jaya. Apakah TNI atau Polri, karena setiap kita membangun selalu ada hambatan yang sangat luar biasa," tandasnya.


Lebih jauh Enembe mengatakan, pemerintah dan rakyat Puncak Jaya sudah mengalami kesulitan tapi masih saja ada orang yang ingin menjatuhkan stabilitas pemerintah. "Kami sudah merasa jenuh dan bosan dengan skenario yang buruk dari oknum tertentu yang dilakukan selama ini. Untuk itu, kami berencana meminta supaya semua pasukan baik TNI maupun Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya supaya ditarik, karena sudah tidak ada jaminan keamanan sehingga percuma saja bertugas di daerah tapi tidak bisa memberikan keselamatan," paparnya.


"Yang pemerintah harapkan sudah jelas, yaitu kita menginginkan kedamaian, sehingga semua pembangunan bisa berjalan dan rakyat tertolong dari semua kesusahan. Semua petugas kemanan baik TNI/Polri harus bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, bukan menciptakan suatu masalah," tandasnya lagi.
Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya, AKBP. B Chris Rihulay didampingi Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Marselis S mengatakan, untuk mengungkap kasus ini, pihaknya saat ini tengah memeriksa 5 orang saksi dari jumlah keseluruhan sebanyak 7 orang saksi. Sedangkan 2 orang saksi lagi akan diperiksa kemudian.
Diungkapkan, dari 7 orang saksi itu, 4 orang saksi merupakan teman kerja korban Thamrin, sedangkan satu orang saksi merupakan masyarakat asli yang ikut bekerja pada saat peristiwa tersebut terjadi.
Sedangkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Agus Rianto mengatakan, aparat kepolisian kini tengah memburu para pelaku penembakan itu.


"Kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Drs Agus Rianto ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Mapolda Papua, Rabu (21/10) kemarin.
"Kami masih mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk menindaklanjuti kasus penyerangan yang menewaskan 1 warga dan melukai seorang gembala gereja
di Puncak Jaya itu," katanya.


Usai penyerangan terhadap para pekerja proyek pembangunan jembatan Kali Kalome itu, pihaknya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)
untuk mengumpulkan bukti-bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut. Hanya saja, dalam olah TKP, pihaknya belum menemukan selongsong peluru yang diduga digunakan untuk menembak korban, sehingga belum bisa diperkirakan
pelaku menggunakan jenis senjata apa. "Namun informasinya, pelaku menggunakan senjatanya panjang, tetapi belum tahu jenis senjatanya," ujarnya.
Sementara itu, setelah sempat disemayamkan di Rumah Sakit (RS) Mulia, Puncak Jaya, korban penembakan bernama Thamrin (45) warga Pati, Jawa Tengah, yang tewas di Jembatan Kali Kalome, Distrik Tingginambut Puncak Jaya, Selasa (20/10), akhirnya diterbangkan menuju kampung halamannya di Pati, Jawa Tengah, Rabu (21/10) sekitar pukul 16.00 WIT.


Jenazah korban tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 13.00 WIT menggunakan pesawat Susi Air dari Mulia, Puncak Jaya. Setelah tiba di Bandara Sentani, jasad korban langsung dimasukkan ke mobil jenazah. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kantor kesehatan pelabuhan udara di Kompleks Bandara Sentani untuk menunggu pesawat yang akan membawanya ke Pati via Surabaya.
Kakak Ipar korban yang juga saksi mata, Kusiyanto menuturkan, peristiwa penembakan itu terjadi saat dirinya bersama 9 orang pekerja jembatan di Kali Kalome sedang istirahat. Tiba-tiba, berondongan tembakan datang dari arah atas gunung.


"Pokoknya saat terdengar suara tembakan, semua pekerja langsung lari mengamankan diri ke arah Pos Satgas 756/WMS yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi pembangunan jembatan. Tapi, saat itu saya sempat mendengar korban berteriak suara aduh," tuturnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Dikatakan, karena terkena tembakan, sehingga dia tidak bisa berlari lagi untuk menyelamatkan diri. Selain menembak, dia menyakini kelompok tersebut juga turun ke lokasi pembangunan jembatan. Sebab, saat anggota TNI datang ke lokasi untuk menolong korban, di tubuhnya terdapat luka bekas bacokan parang, dan saat itu sudah dalam kondisi tidak bernyawa.


Kusiyanto menambahkan, selain adik iparnya yang terkena tembakan, ada dua lagi pekerja juga terkena luka tembakan, namun hanya mengenai telinga dan tangan. Kedua pekerja tersebut, saat ini masih menjalani perawatan di RS Mulia. "Jadi saat kejadian, kita ada 10 orang, 5 orang pendatang dan 5 orang warga asli Mulia. 2 orang pekerja yang terkena tembakan ini semuanya merupakan warga Mulia. Saya tidak tahu, apakah pengerjaan jembatan itu berlanjut atau tidak," ujarnya yang mengaku masih shock atas kejadian yang muncul secara tiba-tiba tersebut.(nal/bat/mud/fud) (scorpions)


Read More - Enembe Minta Semua Pasukan Ditarik dari Puncak Jaya

Selasa, 20 Oktober 2009

Penjara di Indonesia Masuk Daftar Horor PBB

VIVAnews - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mulai menyoroti perlakuan negara terhadap para tahanan di penjara-penjara. Indonesia jadi salah satu yang dipantau.

Pengacara hak asasi manusia sekaligus pelapor khusus PBB bidang penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi, Manfred Nowak melaporkan adanya perlakuan tak wajar dan horor di penjara-penjara dunia.

Misalnya di Uruguay, laporan Nowak menyebutkan, narapidana tak ditempatkan di penjara sewajarnya melainkan di kotak kaleng kecil yang super panas.

Sementara tahanan anak-anak dan perempuan di Lagos, Nigeria, kata Nowak, kerap mengalami penyiksaan di penjara berupa tembakan di kaki narapidana atau membiarkan tahanan yang luka menderita tanpa pengobatan sama sekali.

Saat ini ada 10 juta penduduk bumi tinggal di balik sel. "Dugaan saya, mayoritas dari mereka berada dalam kondisi yang tak manusiawi," kata Nowak, seperti dimuat laman Canada.com, Rabu 21 Oktober 2009.

Masalah yang paling sering dihadapi, kata dia, adalah overkapasitas seperti di Georgia, Nepal, Srilanka, dan Togo.

Sedangkan di Indonesia dan Paraguay, tambah dia, tak hanya kurang mendapatkan makanan dan obat-obatan, tahanan bahkan dipaksa untuk membayar 'uang harian' untuk akomodasi yang mereka terima di dalam penjara.

Ditambahkan dia, sekitar 1 juta dari jumlah seluruh tahanan, adalah anak-anak, beberapa dari mereka masih berusia 9 -10 tahun. Tak ada perlakuan khusus pada tahanan anak-anak. Selama ditahan, beberapa dari mereka dicampur dengan tahanan dewasa, menjadikan mereka sasaran empuk penyiksaan.

Di Indonesia, Togo, dan Uruguay, laporan Nowak menyebut penyiksaan jasmani sering digunakan di dalam penjara untuk mendisiplinkan para tahanan anak-anak. Bahkan di Uruguay, Nowak menemukan seorang anak ditahan selama 22 jam di dalam ruangan tanpa toilet.

Sejumlah negara merespon positif laporan yang diajukan Nowak. Uruguay, misalnya, yang langsung berencana menutup penjarang kalengnya yang tak manusiawi. Sementara, Yordania dan Nigeria berjanji akan menutup penjara yang dilaporkan terjadi penyiksaan di sana.

Sementara, untuk penjara di negara-negara Arab, meski Nowak yakin kerap terjadi penyiksaan di dalamnya, dia tak punya bukti. Sebab, kecuali Yordania, negara-negara Arab yang lain menolak kunjungannya ke penjara-penjara mereka.

www.vivanews.com

Read More - Penjara di Indonesia Masuk Daftar Horor PBB

Senin, 19 Oktober 2009

12.000 Orang Kelaparan di Pegunungan Tengah Papua

[JAYAPURA] Sebanyak 12.000 warga di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Pegunungan Tengah Papua kini menderita kelaparan karena gagal panen tanaman umbi-umbian sejak Agustus 2009. Tanaman umbi mati karena hujan es. "Kini mereka dalam keadaan sangat memprihatinkan, " ujar Bupati Kabupaten Puncak Simon Alom yang didampingi Kepala Distrik Agandugume Otniel Murib kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (19/10) siang.

Menurut Simon, bencana kelaparan yang melanda Distrik Agandugume disebabkan gagal panen karena turunnya hujan salju yang mengakibatkan tanaman umbi-umbian yang menjadi makanan pokok masyarakat kering, sehingga tak bisa dikonsumsi.

Dikatakan, saat mengunjungi distrik tersebut yang berpenduduk 12.000 jiwa ternyata kondisi masyarakat memprihatinkan karena masyarakat hanya bertahan hidup dengan mengonsumsi sayur pakis. Distrik tersebut sulit untuk dijangkau dengan transportasi darat. "Salah satu cara untuk menjangkau distrik tersebut hanya melalui udara, yakni mengedrop bahan makanan dari udara. Kalau berjalan kaki dari distrik menuju ibu kota kabupaten ditempuh dalam jangka waktu tiga hari," katanya.


Mencari Solusi

Ditambahkan, kedatangannya ke Jayapura untuk melaporkan kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat guna mencari solusi mengatasi bencara kelaparan tersebut. "Akibat turunnya salju setiap tahun, pasti ubi yang di tanam masyarakat menjadi kering dan tidak bisa dikonsumsi, akibatnya kelaparan. Ini merupakan musiman," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Agundugume Otniel Murib mengungkapkan sampai saat ini masyarakat menderita kelaparan. Bahan makanan sangat menipis, masyarakat hanya makan sayur pakis untuk bertahan hidup. "Belum ada korban jiwa dalam bencana tersebut, namun masyarakat banyak mengalami penyakit. Kini banyak yang memilih mengungsi untuk menyelamatkan diri. Sementara lebih banyak yang memilih bertahan di distrik, "ujarnya. [154]

sumber: www.suarapembaruan.com
Read More - 12.000 Orang Kelaparan di Pegunungan Tengah Papua

Selasa, 06 Oktober 2009

Intro Referendum

Kompononen rakyat Papua Barat di seleruh dunia, awal-awal dari perjuangan pembebasan Tanah Air yang telah di cita-citakan para leluhur dan nenek moyang bangsa Papua Barat hingga kini cukup menempuh jalan yang penuh hambatan dan tantangan, lika-liku ini tidak hanya akan berhenti pada titik dimana rasa kenyamanan kita telah memenuhi syarat tetapi akan terus berbarengan sili berganti untuk mencapai suatu kepuasan sesat yang sering di praktekan dalam kehidupan kita (Rakyat Papua Barat) sehari-hari melalui tangan-tangan serakah yaitu mereka bangsa kafir (Asing).

Tahun-tahun dimana telah kita lalui dengan proses perjuangan yang tidak sedikit memakan korban dan biaya yang luar biasa dasyatnya, Tahun 1961 merupakan awal sejarah yang telah kita kenal dan mengutip sebagai tahun lahirnya sejarah bangsa kita yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang masa. Tatkala juga di mana kita akan mengakhiri proses-proses ketimpangan atas ketidakadilan yang telah memurtadkan kehidupan kita dan anak cucu kita dimasa-masa kini dan masa-masa yang akan datang. Langka awal pembebasan yang telah di pelopori oleh gerakan pelopor Tentara Pembebasan Rakyat Papua Barat kini semakin mensinergiskan gerakan yang akan terus memukul mundur tentara musuh. Sikap patrioisme yang telah tumbuh dan berakar cukup dapat menghilangkan rasa takut para pencemoho yang terus tumbuh dan berakar dari rana rahim ibunda kita.

Kolektivitas kerja yang telah di jalankan anak-anak bangsa dengan membuka sendi-sendi ruang bagi terciptanya ruang demokrasi yang bebas dan bersahabat dengan rakyat tak dapat lagi di ragukan sebagai kerja-kerja nyata di lapangan. Detik-detik ini merupakan detik dimana akan kita lalui pasca seribu tahun yang silam, dimana sejarah telah mencatat sebagai masa-masa pertumpahan darah di bumi pertiwi Papua Barat. Tak luput dari itu maka persiapan mempersiapkan diri sebagai wujud dari kemandirian bagsa kita dapat kita capai dengan satu semangat dalam kebersamaan kita.

Seruan bagi pelaksanaan referendum merupakan hal yang sangat fundamental untuk terus di kobarkan dalam semangat juang kemerdekaan, tolak segalah wacana yang mengaburkan dalam ketidak jelasan perjuangan yang di lakoni para borjuasi lokal di Papua, hitungan hari ini adalah hitungan masa depan kita yang perlu di dasari dengan garis perjuangan dasar dalam merebut kemerdekaan bangsa. Tugas kita adalah menjadi hamba rakyat, setia untuk tetap bersama, setia untuk tetap dalam ratapan. Tugas suci ini merupakan tanggungjawab kita untuk hari-hari cerah kita dimana lagu Hai Tanah-Ku Papua Barat dikumandangkan. Referendum adalah satu-satunya jalan menuju dunia kemandirian yang demokratis dan juga sebagai jawaban dan panggilan Tanah Air. (Wendanak)

Read More - Intro Referendum

Minggu, 04 Oktober 2009

Peluncuran Buku Versi Inggris

UBI---Internasional Parlement West Papua (IPWP) akan menggelar peluncuran buku “Perjalanan Sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua Barat”. Buku tersebut berbahasa Inggris.


Seby Sabom, aktivis IPWP sekaligus tersangka kasus makar di Papua kepada JUBI dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura, Jumat (2/10) mengatakan, peluncuran buku itu diperolehnya dari sebuah situs diinternet. Menindaklanjuti rencana tersebut, pihaknya telah membentuk sebuah kepanitian dalam negeri beberapa waktu lalu. Dikoordinir oleh Buchtar Tabuni, tersangka lain kasus makar di Papua. Kepanitiaan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Papua agar terlibat langsung dalam kegiatan peluncuran nanti. ”Kami sudah buat selebaran dan minta rekan-rekan untuk menyebarkannya.”


Dalam selebaran tersebut, pihaknya meminta agar seluruh komponen Bangsa Papua Barat dari Sorong hingga Samarai dapat turut mengambil bagian dalam peluncuran buku dengan mendaftar ke IPWP di Uni Eropa. Untuk mensukseskan peluncuran buku Pepera 1969, Panitia Umum Internasional juga telah membuat film tentang perjalanan pembuatan buku selama empat tahun mengelilingi dunia.
Dia mengungkapkan, ada lima point penting yang dimuat dalam selebaran himbauan. Pertama, kabar gembira tentang peluncuran buku dan pendaftaran IPWP di Parlemen Uni Eropa. Kedua, memuat tentang perlunya koordinasi dengan Panitia Umum Internasional di Kota London, Inggris atau kepada Koordinator Umum Dalam Negeri Papua Barat. Ketiga, permintaan agar seluruh komponen rakyat Papua Barat mengambil bagian dalam doa masal pada hari peluncuran buku dan terakhir, selebaran tersebut memuat juga tentang kedok-kedok yang disembunyikan oleh Belanda, Amerika Serikat dan Indonesia selama 47 tahun lamanya kepada warga Papua.

Ia juga menghimbau agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak memprovokasi dan tidak membatasi Rakyat Papua dalam mensukseskan agenda ini. “Sebaliknya kepada masyarakat pribumi agar tidak terprovokasi oleh isu-isu dan tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk sengaja menggagalkan agenda yang mulia ini, seperti pengalaman pada peluncuran IPWP di London beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (Musa Abubar)

Read More - Peluncuran Buku Versi Inggris

banner Pembangunan Papua Perhatian Pemerintah Pusat

TIMIKA (PAPOS) - Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI terpilih periode 2009-2014, Boediono menegaskan pemerintahan ke depan memberi perhatian khusus bagi pembangunan di wilayah Provinsi Papua.

"Saya ingin melihat langsung kondisi obyektif yang ada di Papua terutama di wilayah Pegunungan Tengah dan daerah perbatasan agar menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan ke depan," kata Boediono kepada wartawan saat transit di Bandara Mozes Kilangin Timika, Senin.

Boediono mengaku belum pernah berkunjung ke Papua terutama ke daerah pedalaman yang selama ini diinformasikan cukup sulit dijangkau, terutama melalui sarana transportasi darat.

Menurut Boediono, untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman Papua maka harus dibangun infrastruktur jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain.

Di samping pembangunan infrastruktur jalan, katanya, Pemerintah Pusat akan mendorong Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Papua untuk memperhatikan secara khusus pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu rencananya akan menggelar pertemuan dengan sembilan bupati di wilayah Pegunungan Tengah Papua beserta Gubernur Papua Barnabas Suebu di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (29/9) dan Rabu (30/).

Selanjutnya, Boediono dan rombongan akan bertolak menuju Tanah Merah Kabupaten Bouven Digoel untuk meresmikan Pelabuhan Sue.

Sebelum kembali ke Jakarta, Kamis (1/10), Boediono dan rombongan akan singgah di Merauke dan Timika.

Berkaitan dengan masih sulitnya akses transportasi darat ke wilayah pegunungan Papua, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe berharap Pemerintah Pusat membantu membuka akses jalan dari Yuguru ke Abema yang rutenya lebih pendek dibanding dari Jayapura ke Wamena.

Rute Yuguru yang berada di perbatasan Kabupaten Mimika dan Asmat menuju Abema Kabupaten Jayawijaya hanya berjarak sekitar 140-an kilometer.

Sedangkan rute Jayapura-Wamena berjarak sekitar 500-an kilometer. Ruas jalan Jayapura-Wamena yang dibangun sejak era 1980-an sampai saat ini belum tersambung karena medan yang berat dan bergunung-gunung.

Menurut Lukas Enembe, lambatnya pembangunan di wilayah pegunungan Papua salah satunya terhambat karena minimnya sarana transportasi.

Semua kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Papua seperti beras, bahan bakar dan bahan bangunan didatangkan dari Jayapura dengan pesawat terbang.

"Kami berharap duet SBY-Boediono memberi perhatian khusus bagi pembangunan masyarakat di Pegunungan Tengah Papua agar bisa sejahtera seperti saudara-saudara di daerah lain," kata Lukas yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. (ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Selasa, 29 September 2009 00:00
Read More - banner Pembangunan Papua Perhatian Pemerintah Pusat

TNI Siap Berdialog dengan Keli Kwalik

TIMIKA (PAPOS) - Jajaran TNI di Papua terutama Korem 171 Praja Vira Tama (PVT) Sorong siap berdialog dengan Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) wilayah Timika, Keli Kwalik.

"Kalau memang dia (Keli Kwalik-red) mau, kita siap berdialog. Saya jamin aman dan tidak akan diapa-apakan," kata Komandan Korem 171 PVT Sorong, Kolonel Inf Fransen Siahaan di Timika, Senin.

Kelompok TPN-OPM wilayah Timika pimpinan Keli Kwalik selama ini disebut-sebut berada di balik aksi teror penembakan di areal PT Freeport Indonesia yang terjadi sejak Juli-September.

Aksi teror di areal Freeport telah mengakibatkan tiga orang tewas, dua di antaranya karyawan perusahaan masing-masing Drew Nicholas Grant (warga Australia) dan Markus Rate Alo serta seorang lainnya, Briptu Marson Petipelohi merupakan anggota Propam Polda Papua.

Menurut Siahaan, setiap saat TNI membuka diri untuk berdialog dengan jajaran pimpinan TPN-OPM untuk mengetahui aspirasi mereka sekaligus bisa kembali ke masyarakat untuk membangun Papua secara bersama-sama.

Fransen Siahaan juga memberikan perhatian khusus bagi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di Mimika, khususnya di areal kerja PT Freeport Indonesia yang dilanda teror penembakan sejak Juli lalu.

Terkait hal itu, Siahaan menegaskan penanganan masalah gangguan kamtibmas sepenuhnya menjadi kewenangan pihak Kepolisian dengan dukungan TNI.

Ia berharap situasi yang mulai kondusif di areal Freeport saat ini tetap terjaga dengan baik agar operasional perusahaan tetap berlangsung dan masyarakat sekitar tidak dilanda ketakutan dan kekhawatiran.

Berkaitan dengan kunjungan kerja Cawapres RI terpilih periode 2009-2014, Boediono ke Timika, Senin, pihak TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 300 personel gabungan yang bertugas mengamankan area sekitar Bandara Mozes Kilangin Timika.

Selama kunjungan Boediono di Timika yang hanya setengah jam untuk melanjutkan perjalanan menuju Wamena, Jayawijaya, kondisi kamtibmas di wilayah ini cukup aman.

"Situasi di Timika saat ini sangat aman, mudah-mudahan masyarakat tetap membantu menjaga keamanan agar Ti

Ditulis oleh Ant/Papos
Selasa, 29 September 2009 00:00


Read More - TNI Siap Berdialog dengan Keli Kwalik

Orang Asing Habis Makan Ikan Asing Bilang PAPUA!!! Itu ?

Nama asli pulau Papua masih tetap misterius hingga kini dan itulah sebabnya mengapa orang asing silih berganti memberi nama seenaknya saja. Sudah lebih dari selusin nama untuk pulau ini, khususnya Papua bagian Barat.

Pada sekitar Tahun 200 M , ahli Geography bernama Ptolamy menyebutnya dengan nama LABADIOS. Maksud apa disebut demikian, belum diketahui. Pada akhir tahun 500 M, pengarang Tiongkok bernama Ghau Yu Kua memberi nama TUNGKI, dan pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama JANGGI.

Nama Tungki dan Janggi telah mengundang berbagai pendapat, kemungkinan nama TUNGKI yang sudah berubah dalam sebutannya menjadi Janggi atau sebaliknya. Pada akhir tahun 1300, Majapahit menggunakan dua nama, yakni WANIN dan SRAM. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan SRAM, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut.

Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai PAPA-UA yang sudah beruba dalam sebutan menjadi PAPUA. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama NUEVA GUINEE dan ada pelaut lain yang memberi nama ISLA DEL ORO yang artinya Pulau Emas.

Nama Nueva Guinee kemudian di-Belanda-kan menjadi NIEUW GUINEA. Pada tahun 1956, Belanda merubah nama Niew Guinea menjadi NEDERLANDS NIEUW GUINEA. Perubahan nama Nieuw Guinea menjadi Nederlands Nieuw Guinea mengandung maksud positif dan maksud negativ.

Positifnya ialah karena nama Nieuw Guinea sering dihubungkan dengan sejarah Hindia Belanda (Nederlands Indie) terutama pihak Indonesia sering menggunakan ini sebagai alasan menuntut Nieuw Guinea dari Belanda.

Negativnya ialah bahwa sebelum Nieuw Guinea dijual, lebih dahulu dijadikan milik Belanda. Hal ini terbukti kemudian bahwa Nederlands Nieuw Guinea bersama Nederlands Onderdaan yang hidup diatasnya dijual kepada Indonesia pada 1962. Belanda merasa berhak berbuat demikian karena sejak 1956, West Papua telah dijadikan miliknya.

Apa yang dilakukan Pemerintah Belanda dimasa itu, paralel dengan tindakan Synode Gereja Hervormd Belanda sebab pada tahun 1956 itu juga, melepaskan tanggung-jawabnya kepada Dewan Gereja-Gereja di Indonesia.

Pada tahun 1961, Komite Nasional Papua yang pertama menetapkan nama PAPUA BARAT. Pada masa Pemerintahan Sementera PBB (UNTEA), menggunakan dua nama, WEST NEW GUINEA/WEST IRIAN.

Pada tanggal 1 Mei 1963, Republik Indonesia menggunakan nama IRIAN BARAT. Setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 1 Juli 1971, Pemerintah Revolusioner sementara Republik West Papua di Markas Victoria, menggunakan nama WEST PAPUA.

Pada tahun 1973, Pemerintah Republik Indonesia di West Papua merubah nama IRIAN BARAT menjadi IRIAN JAYA.

Pada tahun 2000 nama Irian Jaya kembali menjadi Papua hingga kini.

Nama Papua, aslinya Papa-Ua, asal dari bahasa Maluku Utara. Maksud sebenarnya bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah disini sebagai seorang bapak, itulah sebabnya pulau dan penduduknya disebut demikian.

Papa-Ua artinya anak piatu. Dari sekian nama yang sudah disebut, Komite Nasional Papua pada tahun 1961, memilih dan menetapkan nama PAPUA., karena rakyat disini kelak disebut bangsa Papua dan tanah airnya Papua Barat (West Papua).

Alasan memilih nama Papua, karena sesuai dengan kenyataan bahwa penduduk pulau Papua sejak nenek moyang tidak terdapat dinasti yang memerintah atau raja disini sebagaimana yang ada dibagian bumi yang lain. Orang Papua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Tidak ada yang dipertuan untuk disembah dan tidak ada yang diperbudak untuk diperhamba. Raja-raja yang tumbuh seperti jamur di Indonesia, adalah akibat pengaruh pedagang bangsa Hindu dan Arab dimasa lampau.

Inilah sebabnya maka rakyat Papua anti kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme. Nenek moyang mereka tidak pernah menyembah-nyembah kepada orang lain, baik dalam lingkungan sendiri. Mereka lahir dan tumbuh diatas tanah airnya sendiri sebagai orang merdeka.

Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisiepo, almahrum, orang yang pertama mengumumkan nama ini pada konperensi di Malino-Ujung Pandang pada tahun 1945, antara lain berkata: “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108).

Nama Irian diciptakan oleh seorang Indonesia asal Jawa bernama Soegoro, bekas buangan Digul-Atas tetapi dibebaskan sehabis Perang Dunia kedua dan pernah menjabat Direktur Sekolah Pendidikan administrasi pemerintahan di Hollandia antara tahun 1945-1946.

Perubahan nama Irian Barat menjadi Irian Jaya, terjadi pada tahun 1973, juga mengandung arti politik. Regiem Militer Indonesia tidak menginginkan adanya pembagian Pulau Papua menjadi dua dan berambisi guna menguasai seluruhnya. Pendirian ini berdasarkan pengalaman tetang adanya dua Vietnam-Selatan dan Utara, tentang adanya dua Jerman-Barat dan Timur, dan tentang adanya dua Korea-Selatan dan Utara. Irian Jaya, Irian yang dimenangkan. Jaya, victoria atau kemenangan. Jika huruf “Y” dipotong kakinya, maka akan terbaca Irian Java alias Irian Jawa.

Sumber: Papuagodtoday.vis

Read More - Orang Asing Habis Makan Ikan Asing Bilang PAPUA!!! Itu ?

Bergerak Maju Merahi Masa Depan

  © Music RASTA code by ourblogtemplates.com n edited byhaqieART @2009

Back to TOP