Upaya Bangunkan OPM
(Jayapura) Kekerasan yang terjadi sejak Sabtu lalu di Timika adalah upaya membangunkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), padahal OPM sudah tidak tertarik pada tindakan seperti itu. Dari kasus tersebut, polanya bukan kebiasaan OPM.
"Jadi ada upaya membangunkan OPM, tapi mereka tidak akan bangun," kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Papua Muridan S Widjojo saat dihubungi SP, Kamis (16/7) pagi.
Dikatakan, yang menuduh pelaku adalah OPM mungkin tidak akan berhasil sebagai sebuah kampanye mereka yang selalu mendalangi aksi kekerasan. Aksi penembakan ini tidak akan terungkap. Sebenarnya polisi sudah tahu, tapi butuh keberanian untuk mengatakan itu. Kejadian seperti ini akan terulang lagi.
"Untuk itu, polisi harus di-back up Presiden. Kapolri dan Panglima TNI harus duduk bersama membahas ini. Bila mereka tak berbicara masalah ini, siklus kekerasan akan terjadi terus di Timika dan Papua. Bila hanya Kapolda dan Kapolres, tidak ada keberanian," katanya.
Bila sekarang pihak Australia mendesak agar mengungkapkan siapa penembak warga negaranya, pasti orang-orang Papua yang akan menjadi korban. "Saya setuju, Australia mendesak agar pihak kita mengungkapkan siapa pembunuh warga mereka," ujarnya. Pihak Freeport Indonesia haru tegas dalam masalah keamanan, siapa yang harus bertanggung jawab di sana.
Wakil Ketua Komnas Ham Papua Mathias Murib menegaskan, polisi harus mengungkap motif pelaku penembakan. "Jika tidak, akan menambah keraguan masyarakat terhadap kinerja polisi," ujarnya.
Kalau polisi tidak bisa mengungkap, negara yang warganya menjadi korban akan terus menuntut pemerintah Indonesia mengungkapkan itu. Jika dari hasil polisi terbukti pihak OPM, mereka harus bertanggung jawab. "Saya kira terlalu cepat menuduh ini dari OPM. Ini lagu lama, karena setiap ada kasus kekerasan, tuduhan dialamatkan ke mereka," ujarnya.
Penembakan terjadi lagi di kawasan PT Freeport, tepatnya di Mile 54, Rabu (15/7) siang. Lima anggota Brimob menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Bripka Abraham Ngamelubun terluka pada paha kanan, Bribda Sumaji luka tembak pada tangan kanan dan kiri, Bripda Suriyadi menderita patah pergelangan tangan kiri (akibat melompat), Bripka Jimy Reinhard tertembak pada kaki kanan, dan Briptu Sardis Rumaropen tertembak di kaki kiri.
Dirawat
Mereka sedang dirawat di Klinik Kuala Kencana. Hal ini dibenarkan Pelaksana Harian Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Papua AKBP Nurhabri saat dihubungi SP, Kamis (16/7) pagi. Polda memperketat keamanan di areal PT Freeport, khususnya kepada para karyawan yang hendak bekerja.
Pelaku penembakan di Mile 53-51 masih diselidiki. "Proyektil peluru buatan Pindad yang berhasil ditemukan di TKP sudah diperiksa tim Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya belum diketahui," ujarnya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, tidak becusnya pemerintah dalam mengurus Freeport menjadi akar kekerasan yang terjadi di sekitar Freeport, di mana konflik tersebut memakan korban yang tak sedikit jumlahnya.
"Kami berharap upaya DPR yang pernah ada sebelumnya dalam memeriksa polemik keberadaan Freeport dan penembakan, dipublikasikan kepada masyarakat dan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah," ujarnya. [LOV/154]
"Jadi ada upaya membangunkan OPM, tapi mereka tidak akan bangun," kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Papua Muridan S Widjojo saat dihubungi SP, Kamis (16/7) pagi.
Dikatakan, yang menuduh pelaku adalah OPM mungkin tidak akan berhasil sebagai sebuah kampanye mereka yang selalu mendalangi aksi kekerasan. Aksi penembakan ini tidak akan terungkap. Sebenarnya polisi sudah tahu, tapi butuh keberanian untuk mengatakan itu. Kejadian seperti ini akan terulang lagi.
"Untuk itu, polisi harus di-back up Presiden. Kapolri dan Panglima TNI harus duduk bersama membahas ini. Bila mereka tak berbicara masalah ini, siklus kekerasan akan terjadi terus di Timika dan Papua. Bila hanya Kapolda dan Kapolres, tidak ada keberanian," katanya.
Bila sekarang pihak Australia mendesak agar mengungkapkan siapa penembak warga negaranya, pasti orang-orang Papua yang akan menjadi korban. "Saya setuju, Australia mendesak agar pihak kita mengungkapkan siapa pembunuh warga mereka," ujarnya. Pihak Freeport Indonesia haru tegas dalam masalah keamanan, siapa yang harus bertanggung jawab di sana.
Wakil Ketua Komnas Ham Papua Mathias Murib menegaskan, polisi harus mengungkap motif pelaku penembakan. "Jika tidak, akan menambah keraguan masyarakat terhadap kinerja polisi," ujarnya.
Kalau polisi tidak bisa mengungkap, negara yang warganya menjadi korban akan terus menuntut pemerintah Indonesia mengungkapkan itu. Jika dari hasil polisi terbukti pihak OPM, mereka harus bertanggung jawab. "Saya kira terlalu cepat menuduh ini dari OPM. Ini lagu lama, karena setiap ada kasus kekerasan, tuduhan dialamatkan ke mereka," ujarnya.
Penembakan terjadi lagi di kawasan PT Freeport, tepatnya di Mile 54, Rabu (15/7) siang. Lima anggota Brimob menjadi korban penembakan orang tak dikenal. Bripka Abraham Ngamelubun terluka pada paha kanan, Bribda Sumaji luka tembak pada tangan kanan dan kiri, Bripda Suriyadi menderita patah pergelangan tangan kiri (akibat melompat), Bripka Jimy Reinhard tertembak pada kaki kanan, dan Briptu Sardis Rumaropen tertembak di kaki kiri.
Dirawat
Mereka sedang dirawat di Klinik Kuala Kencana. Hal ini dibenarkan Pelaksana Harian Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Papua AKBP Nurhabri saat dihubungi SP, Kamis (16/7) pagi. Polda memperketat keamanan di areal PT Freeport, khususnya kepada para karyawan yang hendak bekerja.
Pelaku penembakan di Mile 53-51 masih diselidiki. "Proyektil peluru buatan Pindad yang berhasil ditemukan di TKP sudah diperiksa tim Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya belum diketahui," ujarnya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, tidak becusnya pemerintah dalam mengurus Freeport menjadi akar kekerasan yang terjadi di sekitar Freeport, di mana konflik tersebut memakan korban yang tak sedikit jumlahnya.
"Kami berharap upaya DPR yang pernah ada sebelumnya dalam memeriksa polemik keberadaan Freeport dan penembakan, dipublikasikan kepada masyarakat dan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah," ujarnya. [LOV/154]


1 komentar:
aeeeee, OPM tra tidur, hanya ditidurkan oleh Jahatnya sistem di negara ini.............
Posting Komentar